.jpg)
Dugaan pelecehan seksual yang ramai diperbincangkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi perhatian publik setelah beredarnya percakapan grup mahasiswa di media sosial. Isi percakapan tersebut menuai kritik karena dinilai mengandung unsur tidak pantas dan diduga mengarah pada pelecehan verbal.
Menanggapi polemik tersebut, advokat Andi Akbar Muzfa menilai bahwa setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelecehan seksual di lingkungan akademik harus disikapi secara hati-hati, objektif, dan tetap mengedepankan prinsip hukum yang berlaku.
Menurutnya, penanganan kasus seperti ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks percakapan, alat bukti, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang merasa dirugikan.
“Perkara yang berkembang melalui media digital, termasuk percakapan dalam grup pesan, harus dianalisis secara menyeluruh. Tidak semua percakapan yang viral otomatis memenuhi unsur pidana, namun apabila terdapat unsur pelecehan atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang, tentu harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” ujar Andi Akbar Muzfa.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan maupun pelecehan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penanganan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan.
Selain aspek hukum, Andi Akbar juga menyoroti pentingnya tanggung jawab institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, dan menghormati martabat setiap individu.
“Perguruan tinggi pada prinsipnya memiliki mekanisme internal untuk menangani dugaan pelanggaran etik ataupun disiplin mahasiswa. Penanganan dapat dilakukan melalui proses etik kampus, dan apabila ditemukan unsur pidana maka proses hukum tetap dapat berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Ia turut mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian yang dapat memicu penghakiman publik sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh.
Menurutnya, penyebaran isi percakapan digital tanpa verifikasi yang lengkap juga dapat memunculkan persoalan hukum lain, termasuk yang berkaitan dengan privasi dan penyebaran informasi elektronik.
Karena itu, Andi Akbar menilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, penegakan hukum, serta hak setiap pihak untuk memperoleh proses yang adil.
“Yang utama adalah memastikan setiap laporan ataupun dugaan pelanggaran diproses secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa kasus tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi dunia pendidikan untuk memperkuat edukasi mengenai etika komunikasi, penghormatan terhadap sesama, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. (Salsabila, 21/05)
BAGIKAN KE TEMAN ANDA
