.jpg)
Penangkapan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, beberapa waktu setelah pelantikannya sebagai ketua lembaga tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Situasi semakin menjadi sorotan setelah Ombudsman RI menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas peristiwa tersebut.
Menanggapi hal itu, advokat Andi Akbar Muzfa menyampaikan bahwa proses penegakan hukum terhadap pejabat publik harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Andi Akbar, aparat penegak hukum pada dasarnya memiliki kewenangan melakukan tindakan penangkapan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
“Dalam prinsip negara hukum, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat publik. Namun proses penegakan hukum tetap harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai prosedur agar tidak memunculkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, setiap persoalan hukum yang melibatkan pejabat lembaga tersebut akan dengan mudah menjadi perhatian masyarakat luas.
Andi Akbar menilai bahwa dalam perkara yang mendapat sorotan publik, aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak berkembang spekulasi yang dapat menyesatkan opini publik.
“Penyampaian informasi yang terbuka sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum maupun terhadap institusi negara itu sendiri,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap individu yang menjalani proses hukum tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak atas perlindungan hukum dan asas praduga tidak bersalah.
Menurutnya, peristiwa tersebut juga menjadi pengingat bahwa integritas dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam setiap jabatan publik.
“Kepercayaan publik terhadap lembaga negara tidak hanya ditentukan oleh sistem yang ada, tetapi juga oleh integritas pejabatnya serta bagaimana proses hukum dijalankan secara profesional dan transparan,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Andi Akbar berharap seluruh proses hukum terkait perkara tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dilakukan secara terbuka, serta mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. (Sulis, 23/05)
BAGIKAN KE TEMAN ANDA
